Filosofi nama & jatuh bangun kabinet Soekarno sampai Jokowi

EQUITYWORLD FUTURES – Setiap Presiden Republik Indonesia punya nama untuk kabinetnya. Nama-nama itu mengandung filosofi dan semangat yang diusung pemerintahan.

Jokowi belum mengumumkan apa nama kabinetnya. Mungkin saja Kabinet Indonesia Hebat atau Trisakti. Untuk nama Trisakti, hal ini merupakan usulan dari PDIP saat Rakernas bulan Agustus lalu.

PDIP meminta pemerintahan Jokowi-JK harus konsisten mewujudkan konsepsi Trisakti Bung Karno. Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Nama dan sejarah kabinet di Indonesia jatuh bangun seiring pergantian presiden. Banyak kisah menarik di dalamnya.

Dimulai dengan kabinet Presidentil sebagai kabinet pertama Republik Indonesia yang mulai bekerja 2 September 1945. Presidentil artinya kabinet ini dipimpin oleh seorang presiden bukan perdana menteri seperti kebiasaan negara yang mengusung demokrasi parlementer.

Ada 11 menteri dibantu 2 wakil menteri dan lima menteri negara dalam kabinet presidentil ini.

Namun usia kabinet tak lama, hanya dua bulan. Sistem pemerintahan Presidentil digantikan dengan kabinet parlementer. Tanggal 11 November 1945 kabinet Sjahrir I dilantik. Menteri kabinet ini berasal dari partai politik dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah lembaga seperti MPR saat itu.

Kabinet parlementer jatuh bangun dan tak berujung panjang. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan mengembalikan kekuasaan pada presiden.

Berikut kisah para presiden dan kabinetnya:

1. Kabinet Kerja dan Dwikora

Soekarno memberi nama kabinet pertamanya selepas dekrit, Kabinet Kerja. Latar belakangnya adalah kerja nyata dan lepas dari hingar bingar politik. Seperti diketahui era demokrasi liberal selalu diwarnai jatuh bangun kabinet dan kisruh politik hingga pembangunan tak berjalan.

Antara 10 Juli 1959 hingga 27 Agustus 1964, Soekarno membentuk Kabinet Kerja I hingga IV.

Selanjutnya Soekarno melanjutkan dengan nama Kabinet Dwikora atau Dwi Komando Rakyat. Saat itu Indonesia sedang menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.

Kabinet Dwikora I dan II dikenal dengan nama Kabinet 100 menteri. Kabinet ini memang beranggotakan lebih dari 100 menteri. Hampir setiap hari mereka menghadapi demo mahasiswa yang menuntut harga diturunkan.

2. Kabinet Ampera dan Pembangunan

Saat menjadi pejabat presiden, Jenderal Soeharto membentuk Kabinet Ampera tanggal 25 Juli 1966. Latar belakangnya saat itu muncul tri tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI, pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan penurunan harga. Saat itu ekonomi Indonesia morat-marit dengan tingkat inflasi sangat tinggi.

Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat muncul seiring redupnya kekuasaan Soekarno. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, melaksanakan Pemilu, serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.

Setelah Soeharto resmi diangkat sebagai presiden, 6 Juni 1968 Soeharto membentuk kabinet Pembangunan I. Sesuai dengan namanya, kabinet ini menjalankan program pelita atau pembangunan lima tahun. Soeharto menargetkan swasembada pangan, pengadaan sandang dan perumahan serta perluasan lapangan kerja.

Di satu sisi pembangunan berjalan, tetapi di sisi lain korupsi terus berlangsung. Penegakan hukum juga lemah.

Soeharto terus menggunakan nama Kabinet Pembangunan. Hingga dia mengundurkan diri 21 Mei 1998 dan Kabinet Pembangunan VII ikut bubar.

3. Kabinet Reformasi Pembangunan

Presiden ketiga BJ Habibie memilih nama Reformasi Pembangunan untuk kabinetnya. Semangatnya jelas, melanjutkan Reformasi dan pembangunan bebas KKN yang saat itu jadi tuntutan rakyat.

Kabinet Reformasi Pembangunan tak berumur panjang. Dilantik tanggal 23 Mei 1998 dan berakhir pada 26 Oktober 1999.

Walau berumur pendek, kabinet ini mencatat sejumlah terobosan. Pertama, memangkas kurs dolar AS yang saat itu berkisar antara Rp 12.000-Rp 15.000 menjadi Rp 6.500. Tak ada presiden setelahnya yang bisa menembus angka itu.

Habibie juga memberi kebebasan untuk membentuk Partai Politik. Dia juga membebaskan para tahanan politik Orde Baru.

Namun satu keputusan Habibie yang dianggap fatal adalah menggelar referendum untuk Timor Timur yang berimbas lepasnya provinsi ke-27 Indonesia saat itu.

4. Kabinet Persatuan Nasional

MPR Hasil Pemilu 1999 memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Kabinet mereka dinamakan Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999-9 Agustus 2001)

Nama ini mengacu pada ancaman disintegrasi bangsa sebagai efek reformasi pada saat itu. Gus Dur yang dikenal sebagai bapak pluralis ini juga ingin menyatukan semua unsur anak bangsa.

Kabinet Persatuan Nasional diwarnai sejumlah reshuffle. Wiranto sempat menjabat Menko Polhukam lalu diganti Soerjadi Soedirja kemudian diganti lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan terakhir Agum Gumelar.

Gus Dur juga tak akur dengan Jusuf Kalla yang menjadi menteri perindustrian. JK kemudian dipecat dan diganti oleh Luhut Panjaitan.

Gus Dur juga meminta menteri hukum Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri karena dianggap tak bisa bekerja sama lagi.

Capaian yang diperoleh Kabinet ini, untuk pertama kalinya menteri pertahanan dijabat oleh sipil. Selain itu Panglima TNI diangkat dari TNI AL. Padahal selama Orde Baru selalu dijabat TNI AD. Gus Dur juga banyak berperan untuk kaum minoritas.

5. Kabinet Gotong Royong

Presiden pertama RI Soekarno pernah mengatakan jika semua sila Pancasila disederhanakan menjadi satu sila saja, maka jadinya adalah gotong royong. Nama itulah yang dipakai Presiden Megawati Soekarnopuri untuk kabinetnya. Kerja sama untuk mencapai satu tujuan.

Megawati didampingi Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Kabinet Gotong Royong bertugas 10 Agustus 2001 hingga 21 Oktober 2004.

Keberhasilan Kabinet Gotong Royong antara lain menurunkan tingkat inflasi. Kabinet Mega ini juga berhasil menggelar Pemilu dan Pilpres secara langsung.

Namun yang sering jadi sorotan adalah penjualan Indosat ke luar negeri. Saat itu mereka beralasan terpaksa dilakukan karena krisis.

Di kabinet ini, hubungan Mega dan Menkopolhukam Susilo Bambang Yudhoyono memburuk. Penyebabnya, SBY mencalonkan diri tanpa bilang-bilang Mega. Saat Pilpres 2004 digelar, pasangan SBY-JK mengalahkan Mega.

6. Kabinet Indonesia Bersatu

Merdeka.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih nama Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Para menteri diambil dari gabungan parpol pendukung dan para profesional.

SBY menitikberatkan programnya pada pemberantasan korupsi dan mafia hukum, pembangunan alutsista TNI, dan meningkatkan infrastruktur dan pangan. Selain itu meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana dan reformasi program kesehatan.

Selain sejumlah keberhasilan, beberapa menteri SBY juga menjadi tersangka korupsi. Mereka adalah Menpora Andi Mallaranggeng, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri ESDM Jero Wacik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s